Negara bukan bangunan jadi, melainkan realitas dinamis menegara dan membangsa. Negara menyelenggarakan ketertiban umum dan menciptakan kesejahteraan bersama.
Bangsa melepaskan diri dari nilai-nilai primordial yang sempit dan merangkul nilai-nilai kewargaan. Etnisitas atau agama yang tadinya cukup untuk manusia pra-Indonesia kini tak cukup lagi untuk manusia Indonesia. Bukan kebetulan para pendiri republik ini serius membicarakan sebuah dasar negara sebelum proklamasi kemerdekaan. Di atas fondasi ideologis itu akan dibangun negara yang mempersatukan ragam suku dan aspirasi.
Jalan Indonesia menegara dan membangsa adalah Pancasila. Warganya beragama dengan menjunjung peri kemanusiaan dan persatuan. Persoalan bangsa diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat, bukan dengan logika mayoritas. Kaya dan miskin tanpa kesenjangan sosial yang ekstrem. Mimpi Indonesia berakar pada kolektivisme sekaligus individualisme, berbeda dari mimpi Amerika yang berakar pada individualisme. Idealisme Pancasila bukan kesejahteraan individual, melainkan masyarakat adil sejahtera. Keadilan sosial adalah muara keempat sila, demikian Driyarkara.
Awalnya Indonesia adalah nama alternatif untuk Kepulauan Hindia, Hindia-Belanda, Malayunesia, atau Insulinde. Namun, Indonesia merdeka bukan sekadar nama pengingat keindahan dan kekayaan alam, melainkan kedaulatan negara kesatuan. Pejabat berintegritas berani mengatasnamakan kepentingan nasional di atas kepentingan asing, kepentingan nasional di atas kepentingan daerah.
Kebanggaan menjadi bagian dari Indonesia bukan berapa banyak teroris yang tewas ditembak, melainkan Indonesia tak lagi identik dengan korupsi. Aktivitas menegara dan membangsa tak pernah selesai, bahkan bisa gagal. Yugoslavia dan Uni Soviet akhirnya berdisintegrasi. Lebih banyak lagi kasus gagal negara.Sierra Leone kini ibarat kapal karam meski ekonominya dulu lebih baik daripada India dan China. Betapa penting peran negara menyejahterakan rakyat.
Layanan publik masih jauh dari efisien dan memuaskan sehingga tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah terus menurun sejak 2009. Terlena oleh kondisi positif makroekonomi dalam negeri, pemerintah abai menyejahterakan petani yang terjerat kemiskinan. Malah impor dan konsumsi kita menyejahterakan petani negeri lain.
Tiga sektor ekonomi strategis bagi masa depan bangsa dan negara dikuasai asing: keuangan, pangan, dan energi. Begitu juga sektor pariwisata, pertanian, perikanan, dan telekomunikasi. Indonesia hanya jadi negara pemburu rente. Itulah kenyataan neokolonialisme tanpa senjata, secara ekonomi terjajah.
Dengan serbuan produk impor yang menyebabkan deindustrialisasi dan peningkatan penganggur, pemerintah harus bekerja keras memangkas berbagai pungutan yang mematikan daya saing industri dalam negeri serta memberi insentif agar Indonesia menjadi bangsa produktif. Indonesia tak boleh merasa nyaman jadi pasar bagi produk asing dan bangsa konsumtif.A
